Rakor Percepatan KDKMP, Mendes Yandri Minta Kepala Desa dan Pengurus KDKMP Dilibatkan Saat Beroperasi

Jakarta - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang di pimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Dalam paparannya, Mendes Yandri menyampaikan aspirasi dari tingkat desa bahwa kepala desa dan pengurus KDKMP agar dilibatkan atau dijadikan manajemen pelapis di dalam operasionalisasi KDKMP.

Sehingga, nanti ketika KDKMP sudah berjalan dua tahun dan di lepas oleh PT Agrinas Pangan Nusantara, desa dan pengurus koperasi desa sudah siap untuk meneruskan berjalannya KDKMP.

Oleh karena itu, Mendes Yandri mengusulkan  jika dalam waktu dekat KDKMP-KDKMP yang sudah siap untuk beroperasi ini bisa disosialisasikan terlebih dahulu  secara virtual, sehingga para kepala desa hingga pengurus KDKMP mengetahui kapan operasionalisasi ini dimulai dan barang apa saja yang akan masuk ke desa hingga manajemen KDKMP.

“Desa-desa yang menjadi awal operasionalisasi (KDKMP) itu, kepala desa sama pengurus koperasinya saya kira wajib kita ajak bicara dan itu bisa melalui Zoom. Kami dari Kemendes PDT siap memfasilitasi untuk mengajak kepala desa, pengurus koperasi desa untuk sama-sama satu pemahaman,” ungkap Mendes Yandri.

“Karena keberhasilan Kopdes ini tentu ya ruh perjuangannya mesti terasa juga ditingkat desa, mau warganya, kepala desanya, BPDnya pengurus Kopdesnya. Kalau mereka tidak merasa memiliki saya kira sulit akan ini tercapai,” sambung Mendes Yandri.

Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa koordinasi lintas K/L akan terus dilakukan guna mempercepat operasionalisasi KDKMP di seluruh Indonesia.

Saat ini, lanjut pria yang akrab disapa Zulhas ini, setidaknya sudah tersedia 35.408 titik lahan yang sudah siap dibangun, sebanyak 25.625 titik dalam proses pembangunan dan sudah 5.714 titik KDKMP selesai dibangun.

“Ini (KDKMP) program unggulan, program yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ini memang harus kita tuntaskan tahun ini, agar dampaknya Kopdes bisa dirasakan oleh masyarakat,” ujar Menko Zulhas.

Menko Zulhas menargetkan pada bulan Juni-Juli 2026 setidaknya sudah ada 30.000 KDKMP yang sudah beroperasi. Sehingga pada 2027 KDKMP adanya KDKMP bisa memberikan dampak dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Nantinya, KDKMP tidak hanya menjadi off taker, menyuplai bahan baku SPPG, menjadi pangkalan LPG, agen Pupuk serta menjadi tempat distribusi bantuan sosial. Harapannya, KDKMP akan  menjadi pusat perekonomian di desa-desa seluruh Indonesia.

“Kalau 30.000 Kopdes selesai pada Juni-Juli ini, pada 2027 manfaat adanya Koperasi Desa itu sudah mulai terasa pada publik, sekarang ini memang belum,  karena belum selesai, maka kami setiap pekan akan rapat terus untuk menyelesaikan ini,” ujar Menko Zulhas.

Turut hadir dalam rakor ini yakni Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN Tedi Bharata, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, serta pejabat K/L terkait lainnya.

Foto: Didi/Kemendes PDT 

Teks: Rifqi/Kemendes PDT 

Read More

Mendes Yandri Ajak BUMN dan Swasta Tingkatkan Kepedulian kepada Desa

Jakarta - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dan Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria hadiri Kegiatan CSR dan PDB Award 2026 "Kontribusi Dunia Usaha dan Organisasi Lainnya dalam Mendukung Rencana Aksi Bangun Desa Bangun Indonesia demi Tercapainya Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045" di Operational Room, Selasa (21/4/2026).

Mendes Yandri menuturkan, jika pihaknya memberikan penghargaan kepada Kepala Daerah yang miliki komitmen besar untuk pembangunan desa dengan gunakan CSR dari dunia usaha.

"Kami berterima kasih kepada BUMN dan Dunia Usaha yang telah salurkan CSR dengan tepat sasaran dan memberi dampak," kata Mendes Yandri.

CSR dari Dunia Usaha ini, kata Mendes Yandri bisa dinikmati oleh warga desa karena ada program pendampingan dan pemberdayaannya.

CSR dinikmati oleh desa di Indonesia seperti Desa Tematik, Desa Pemberdayaan Ekonomi, Sarana dan Prasarana, Air Bersih termasuk program Sumber Daya Manusia.

Mendes Yandri terus mengimbau BUMN dan Kalangan Perusahaan Swasta untuk terus meningkatkan kepedulian kepada desa karena masih banyak yang miliki potensi untuk dikembangkan.

"Untuk saat ini, masih banyak desa yang miliki potensi seperti Desa Ekspor, Desa Tematik, dan Desa Ketahanan Iklim yang berpotensi untuk digarap bersama," kata Mendes Yandri.

Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar Dunia Usaha, BUMN hingga pejabat untuk miliki Desa Binaan agar pembangunan desa-desa di Indonesia bisa digenjot.

Sementara itu, Ketua Indonesia Social Sustainbility Forum Sudarmanto bersyukur jika Launching CSR Awards 2026 berjalan dengan baik.

"Ini salah satu momentum luar biasa. Semoga ini berjalan dengan baik," kata Sudarmanto.

Pada kegiatan tersebut turut hadir Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Cik Ujang, dan Wakil Gubernur Papua Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen.

Foto: Sigit/Kemendes PDT 

Teks: Firman/Kemendes PDT

 

Read More

14 KPM Desa Tirawuta Mendapat THR BLT Dana Desa Selama Tiga Bulan

Penantian panjang dari 14 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) Tahun 2026 akhirnya dapat terealisasi. KPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa Tirawuta setelah melalui proses verifikasi dan validasi bersama antara Pendamping Desa (PD dan PLD), Pemerintah Desa dan BPD Tirawuta. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa sasaran penerima BLT DD Tahun 2026 ada masyarakat yang miskin ekstrim sesuai dengan Permendes 16 Tahun 2025. 

Setelah melalui proses verifikasi dan validasi tersebut, selanjutnya Pemerintah Desa melahirkan Peraturan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2026 tentang jumlah, kriteria dan besaran yang diterima setiap KPM tersebut.

Tepatnya Pada hari Selasa 17 Maret 2026 Pukul 16.30 Pemerintah Desa Tirawuta,  Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur melaksanakan penyaluran BLT DD Tahun Anggaran 2026.

Penyaluran BLT DD ini bersamaan dengan dicairkannnya THR bagi ASN Kolaka Timur. Pembayaran BLT DD Tahun 2026 merupakan periode bulan Januari - Maret. dengan besaran setiap bulannya Rp.200.000,-. Sehingga yang diterima BLT tersebut setiap KPM sebesar Rp.600.000,- 

Pembayaran BLT DD Tahun 2026 Desa Tirawuta akan berlangsung selama empat bulan sesuai dengan hasil kesepakantan yang termuat dalam Musyawarah Desa.  Kondisi ini sangat berbeda dengan Tahun sebelumnya karena ditahun ini (2026) pagu dana desa tinggal sekitar kurang lebih 200 juta setiap desanya. Hal ini desebabkan oleh adanya efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat.

Selain Penyaluran BLT tersebut, Pemerintah Desa Tirawuta melaksanakan pembayaran honorarium yang terdiri dari Kader Desa, Guru TK/Paud, Guru TPQ dll, yang semua penganggaran ini bersumber dari Dana Desa tahun anggaran 2026 yang tertuang dalam APBDesa dan telah ditetapkan melalui Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2026.

Diakhir kegiatan Kepala Desa Tirawuta memberikan beberapa arahan bahwa bahwa BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2026 ini adalah hasil musyawarah desa khusus (Musdesus) untuk memastikan bantuan tepat sasaran, transparan, dan menghindari tumpang tindih data. Kades Tirawuta berharap bantuan ini sedikit dapat meringankan beban warga penerima bantuan, terutama jelang hari raya idulfitri. Secara keseluruhan, Kepala Desa Tirawuta menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Desa, BPD, dan Pendamping Desa dalam menyalurkan bantuan agar amanah dan tepat sasaran.

Penulis dan Naskah

1. Agus (Korcam Tirawuta)

2. Zudjad (PLD Kec Tirawuta)

Read More

Embung Desa Sumber Kekuatan Ekonomi Desa Tasahea

Desa  Tasahea merupakan salah satu wilayah yang berada di Kecamatan Tirawuta, desa tersebut memiliki penduduk mayoritas Bali Hindu dengan aktivitas masyarakat sehari-hari adalah bercocok tanam padi sawah, perikanan dan perkebunan. 

Dengan adanya Dana Desa setiap tahun yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Desa Tasahea melakukan pemetaan Potensi Desa sebagai salah satu kegiatan dalam perencanaan. Dari hasil kegiatan tersebut terdapat salah satu potensi aktivitas masyarakat sehari-hari yaitu Persawahan, Perikanan Air Tawar dan Kebutuhan Dasar Masyarakat yaitu air bersih melalui sumur gali.

Dengan melihat kondisi tersebut dan bantuan pendampingan dari Pendamping Desa, maka ditahun 2018 Pemerintah Desa bersama masyarakat menyepakati usulan kegiatan Pembangunan Embung sebagai penyedia air atau sumber air alternatif bagi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Kegiatan tersebut menelan anggaran dari Dana Desa ditahun 2018 berkisar 300 juta lebih. 

Dengan adanya pembangunan embung desa tersebut, saat ini masyarakat desa tidak susah mendapatkan air untuk area persawahan, budidaya ikan air tawar dan menjada stabilitas sumber air sumur yang dimiliki oleh masyarakat. 

Selain dimanfaatkan untuk kegiatan diatas embung tersebut pada Tahun 2025 dijadikan sebagai pusat kegiatan ketahan pangan 20% melalui Dana Desa yaitu Budidaya Ikan Nila Monosex. Kegiatan ini berupa Keramba Jaring Apung sebanyak 4 petak dengan ukuran 8 x 8 M. 

Saat ini Keramba Jaring Apung baru berjalan dua bulan, dengan jumlah bibit ikan yang ditabur sebanyak 8.000 ekor. Dalam pengelolaan kegiatan tersebut dibawah kendali pengurus BUM Desa Buana Sari Desa Tasahea.

Penulis: Junaidin

Read More

Mendes Yandri Minta APDESI Dukung Prognas Presiden

Jakarta - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengajak agar seluruh lapisan masyarakat, khususnya Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) agar terus menjaga soliditas anggotanya di berbagai daerah di Indonesia.

Pasalnya, dengan ribuan anggotanya itu, APDESI punya peran vital dalam menggerakkan masyarakat di level desa, sekaligus menjadi aktor utama dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.

"Pemerintah di bawah Presiden Prabowo, ingin melakukan kerja sama yang positif. Dan kita tahu Pemerintah Desa adalah pemerintahan yang paling ujung. Yang akan menerjemahkan kebijakan-kebijakan Bapak Presiden di antaranya Koperasi Desa Merah Putih, MBG, dan lain-lain." jelas Mendes Yandri saat memberi arahan dalam agenda Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APDESI, di Oproom Kemendes PDT, Senin (16/2/2026).

Lebih lanjut, Mendes Yandri juga menyatakan kesiapannya lahir-batin, untuk terus mendukung program-program kerja APDESI, yang berkaitan langsung dengan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Tak hanya itu, Mendes Yandri juga meminta agar seluruh lapisan pemerintah desa di dalam APDESI itu untuk dapat bersinergi dalam meningkatkan partisipasi dan mengarahkan masyarakat, demi terciptanya desa-desa mandiri melalui potensi unggulan di wilayahnya masing-masing.

"Oleh karena itu, kami bersama Pak Wamendes siap melakukan kerja sama bersama APDESI, menyukseskan program-program APDESI, di antaranya tadi desa-desa tematik dalam rangka untuk menyokong Kopdes dan MBG," papar Menteri Yandri.

"Dari pidato Ketua Umum tadi, kita akan banyak menciptakan Desa Wisata, Desa Ekspor dan lain sebagainya," imbuhnya.

Mendes Yandri juga mengapresiasi bahwa keberadaan pengurus APDESI adalah mitra strategis Kemendes PDT dan Kementerian lain yang berkaitan dengan desa, hal itu penting untuk mengakselerasi kebijakan yang bersentuhan langsung dengan persoalan dan kebutuhan masyarakat desa.

Karena itu, keguyuban pengurus APDESI menjadi harapan para besar pemangku kebijakan di tingkat pusat maupun di daerah, demi terselenggaranya pemerintahan yang baik, adil, dan merata bagi seluruh warga desa di Indonesia.

"Dan saya berterima kasih kepada Keluarga Besar APDESI. Yang selama ini telah guyub, bersatu padu, kekuatannya dijaga. Inilah modal bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, rakyat di Desa. Ingin melihat pimpinannya guyub," pungkasnya.

Hadir dalam kesempatan itu; Menko Pangan Zulkifli Hasan, Wamendes Ariza Patria, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir Balaw, dan seluruh jajaran Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemendes PDT.

 

Read More

Mendes PDT : "Komitmen Bersama Desa Bersinar"

Surabaya - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan bahwa perlu komitmen dari semua pihak untuk menyukseskan Desa Bersih dari Narkoba (Desa Bersinar).

Mendes Yandri juga meminta Provinsi Jawa Timur untuk menjadi percontohan atau role model nasional dalam melakukan pencegahan dan penyalahgunaan narkoba.

Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk turut terlibat dan harus siap melawan narkoba. Menurutnya, narkoba telah merusak semua sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari ideologi, kehidupan sosial, budaya, ekonomi, pertahanan yang semuanya rusak disebabkan oleh narkoba.

“Nah, maka kita lebih baik mencegah daripada mengobati, maka gerakan hari ini adalah gerakan yang kongkrit, gerakan yang nyata, kita hadir bersama BNN RI kemudian Ibu Gubernur, Walikota, Bupati semuanya kita punya tanggung jawab yang sama, punya kepentingan yang sama, bahwa narkoba ini salah satu musuh terberat dunia hari ini, termasuk Indonesia,” ungkap Mendes Yandri menghadiri Deklarasi Jawa Timur Bersih dari Narkoba (Bersinar) di Balai Budaya Jawa Timur, Jumat (13/2/2026).

“Karena musuh kita enggak kelihatan, tiba-tiba sudah masuk pekarangan rumah kita, masuk ke rumah kita, menyasar atau masuk ke darah daging keluarga kita, karena ini operasi para bandar sangat senyap, sangat licik dan cerdik yang kita juga tidak boleh kalah,” sambung Menteri Yandri.

Untuk itu, ia berharap dukungan secara bersama-sama dari para Bupati/Walikota hingga kepala desa, tokoh masyarakat desa, tokoh agama dalam mewujudkan Desa Bersinar. Menurutnya, semua pihak juga harus pasang mata dan benar-benar waspada terhadap peredaran narkoba ini.

Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa kita ini bukan Superman, tapi Super Team. Dengan Superman, tidak mungkin narkoba ini akan bisa diberantas, tapi dengan Super Team, semuanya bergerak untuk mengatakan narkoba adalah musuh bersama.

Oleh karena itu, ia mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur yang terus menggerakkan desa bersih narkoba untuk mewujudkan Indonesia emas 2045 yang bersih dari narkoba.

“Jadi selamat buat Jawa Timur, Ibu Gubernur kami dari desa tentu sangat bersyukur adanya gerakan desa bersih narkoba. Insyaallah dengan gerakan ini bukan hanya kata-kata saja, bukan hanya deklarasi saja, tapi ayo kita awasi keluarga kita, awasi Kampung kita awasi RT/RW kita, awasi desa kita, kecamatan kita, kabupaten kita, Indonesia kita, dengan itu Insyaallah Indonesia emas tahun 2045 menjadi kenyataan, Indonesia bebas dari narkoba," kata Mendes Yandri.

Dalam kesempatan tersebut Mendes Yandri juga menerima penghargaan atas komitmen dan jasanya dalam rangka mewujudkan Indonesia Bersih Narkoba di bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dari Kepala BNN RI.

Turut hadir dalam kegiatan ini yaitu Kepala BNN RI Suyudi Ario Seto, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Anggota DPD RI Lia Istifhama, serta jajaran forkopimda Provinsi Jawa Timur.

Turut mendampingi Mendes Yandri yaitu Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Kemendes PDT Tabrani, Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Nugroho Setijo Nagoro, Kepala BPSDM Agustomi Masik dan Staf Khusus Menteri Muhammad Afif Zamroni.

Read More